Sabtu, 11 Oktober 2014

Perppu Yang Diterbitkan Presiden SBY Bermasalah

Berita Nusanatara - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerbitkan dan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Berita Nusantara

Perppu itu sekaligus mencabut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 yang isinya menghapus kewenangan DPRD untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Akan tetapi, menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma) Said Salahudin, yang diterbitkan Presiden SBY tersebut bermasalah.

"Perppu SBY bermasalah. Pertama, penerbitan Perppu itu menunjukkan sikap inkonsistensi Presiden. Sebab, SBY sebetulnya telah menyatakan persetujuannya terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), baik secara materiil maupun formil," tutur Said kepada Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (11/10/2014).

Menurut Said, persetujuan materiil Presiden ditunjukkan dengan tidak adanya penolakan SBY terhadap materi UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Saat itu, Mendagri Gamawan Fauzi yang ditugasi oleh Presiden SBY menghadiri rapat paripurna dan diberikan kesempatan oleh DPR untuk menyampaikan sikap Presiden, tidak menyatakan penolakan Presiden terhadap UU itu.

Terkait persetujuan formil Presiden, Said menjelaskan dengan ditandatanganinya UU a quo oleh SBY serta diundangkannya UU tersebut oleh pembantu Presiden, yaitu Menkumham Amir Syamsudin membuktikan SBY menyetujuinya.

"Jadi, seandainya Presiden SBY sungguh-sungguh menginginkan Pilkada secara langsung, maka caranya bukan dengan menerbitkan Perppu, melainkan dengan cara menolak pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada dalam rapat paripurna DPR," ungkap Said.

Permasalahan yang kedua, lanjut Said, motif penerbitan Perppu Pilkada tidak selaras dengan kehendak konstitusi. Sebab, penerbitan Perppu oleh SBY lebih didasari karena adanya perbedaan pandangan politik, antara Presiden yang menginginkan Pilkada langsung dan DPR yang menginginkan Pilkada melalui DPRD.

"Padahal, perbedaan sikap politik antara eksekutif dan legislatif seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan penerbitan Perppu untuk membatalkan UU. Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Perppu hanya diperlukan apabila terdapat keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) atau UU yang ada dianggap tidak memadai, serta untuk mewujudkan kepastian hukum," imbuh dia.

Said melihat penerbitan Perppu oleh SBY bisa dibilang hendak melemahkan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. "Jadi, tidak sepantasnya Presiden menggunakan Perppu sebagai alat untuk mengalahkan UU yang pembentukannya menjadi kekuasaan DPR. Dalam koteks ini, kekuasaan DPR harus dimaknai lebih kuat daripada Presiden. Lebih dari itu, motif penerbitan Perppu yang dilandasi oleh adanya perbedaan pandangan politik dapat menjadi preseden buruk," terangnya.

Permasalahan ketiga, penerbitan Perppu Pilkada oleh Presiden justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Said menuturkan, dalam hal Perppu dimaksud mendapatkan penolakan dari DPR, maka menurut pasal 52 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Permasalahannya, Presiden Jokowi yang nantinya menggantikan Presiden SBY mungkin saja tidak mau memberikan persetujuannya terhadap penetapan RUU tentang pencabutan Perppu Pilkada. Padahal, setiap RUU harus mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden agar bisa ditetapkan menjadi UU," papar dia.

"Nah, di sinilah muncul potensi ketidakpastian hukum karena tidak mustahil akan terjadi deadlock. Agar permasalahan Perppu Pilkada nantinya tidak menjadi perseteruan politik antara DPR dan Presiden yang bisa berdampak kepada ketidakpastian hukum penyelenggaraan Pilkada tahun 2015," tutur Said.

Said juga menambahkan, lebih tepat jika Perppu Pilkada tersebut diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum dimulainya masa persidangan DPR bulan Januari 2015. "Sebagai lembaga peradilan, MK sudah barang tentu terbebas dari kepentingan politik, sehingga dapat diandalkan untuk mencari solusi atas permasalahan Perppu itu," tandas Said.
Sumber: Liputan6
Baca selengkapnya

Ini Alasan Perumbuhan Ekonomi RI Hanya di Kisaran 5%-6%

Berita Nusantara - Pasca krisis moneter 1998/1999, ekonomi Indonesia terhitung tumbuh cukup tinggi. Tapi sayangnya capaian tersebut tidak mencapai angka 7%. Pertumbuhan tertinggi hanya 6,5%, yaitu di 2011.


Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro alasannya, yaitu karena ekonomi Indonesia hanya tertumpu pada konsumsi masyarakat. Bila itu dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan di kisaran 5%-6%.

"Sampai hari ini sumber pertumbuhan itu adalah konsumsi. Makanya pertumbuhannya hanya pada kisaran 5-6%. Tapi lebih dari itu susah. Apalagi 7%," kata Bambang usai menghadiri seminar bertajuk Growth Strategy for a Rising Indonesia di Hotel Nikko, Nusa Dua, Bali, Sabtu (11/10/2014).

Capaian 7%, menurut Bambang, akan terealisasi bila faktor pendorong ekonomi berasal dari investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Investasi yang paling tepat bukan lagi pada pertambangan dan perkebunan. Melainkan adalah sektor manufaktur.

"Kita harapkan FDI yang masuk itu nanti ekspansi terus, sehingga akhirnya kita bisa kemampuan untuk ekspor," jelasnya.

Ekspor memang menjadi pilihan kedua. Sebab dari investasi tersebut diharapkan tertuju kepada pemenuhan kebutuhan domestik. Mengingat pasar yang sangat luas akibat bonus demografi.

"Kalau langsung fokus pada ekspor itu sulit. Karena ekspor ada pengaruh eksternal. Negara lain tidak mengimpor barang dari Indonesia maka ekspor tidak akan meningkat," papar Bambang.

Bambang mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena Indonesia masih bermasalah pada kemiskinan dan pengangguran. Tentunya diiringi dengan perbaikan kualitas pertumbuhan.

"Mau nggak mau pertumbuhan ekonomi harus tinggi. Begitu saatnya konsumsi dipertahankan. Tapi investasi dan ekspor ditingkatkan. Makanya manufaktur jawabannya," tegasnya.

Sumber: Detik
Baca selengkapnya

Ini Cara Jokowi Merebut Kembali Parlemen Dari KMP

Berita Nusantara - Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) masih berpeluang menguasai kembali parlemen dan menarik beberapa partai Koalisi Merah Putih (KMP). Realitas politik memang menuntut Jokowi-JK untuk melakukan itu, agar eksekutif dan legislatif berjalan bersama-sama menyukseskan program-program pro-rakyat Jokowi-JK.


Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai bahwa Jokowi-JK dapat dengan mudah melakukan pendekatan dengan KMP dan menguasai parlemen. Menurutnya, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan peran JK, yang sudah berpengalaman melakukan lobi-lobi di parlemen dan eksekutif.

“Caranya, Pak Jokowi memberikan semacam mandat kepada Pak Jusuf Kalla untuk melakukan pendekatan dan lobi ke partai-partai di KMP, supaya lebih bijaksana dalam berpolitik,” ujar Syamsuddin dalam diskusi publik yang bertemakan “Selamatkan Demokrasi Indonesia” pada Jumat (10/10) di ruang Media Center Gedung Sasana Widya Sarwono, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Selain Syamsuddin, hadir juga sebagai pembicara dua pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti dan Hermawan Sulistyo, serta sejarawan LIPI Aswi Warman Adam.

Menurutnya, lobi politik yang mungkin dilakukan JK adalah mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar. Hal ini berarti JK harus melengserkan kekuatan politik Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie.

“Artinya, Pak JK mesti menggalang dukungan dari lawan politik Aburizal, supaya dalam Munas Golkar, ketua umum bisa diambil. Jika demikian, kemungkinan besar dukungan partai Golkar ke KIH (Koalisi Indonesua Hebat) dan KMP akan berantakan,” anjurnya.

Syamsuddin juga menganjurkan Jokowi untuk tidak terlalu menunggu tindakan Megawati Soekarnoputri untuk melakukan lobi. Dia menilai Megawati terlalu kaku dalam berpolitik dan cenderung menunggu.

“Padahal, politik itu butuh kemampuan mendekati, lobi, negosiasi dan sebagainya, supaya musuh politik bisa lebih lunak dan diajak kerja sama,” lanjutnya.

Selain itu, Jokowi-JK diharapkan membentuk unit khusus di lembaga kepresidenan, sebagai penghubung eksekutif dan legislatif.

“Ada proposal kita (LIPI) ke kantor transisi, agar di lingkungan lembaga kepresidenan dibentuk unit khusus penghubung eksekutif dan legislatif. Contoh, di kantor Obama ada unit khusus kantor presiden yang menghubungkan eksekutif dan legislatif,” katanya.

Menurutnya, selain Golkar, PPP dan PAN juga berpeluang untuk ditarik ke KIH.

“Kalau PPP sudah hampir 60 persen ke KIH. PAN juga punya peluang, tetapi kecil. Sedangkan Gerindra dan PKS dilupakan saja, karena kedua partai ini kemungkinan akan bertahan di KMP. Semuanya tergantung juga pada kabinet yang akan diumumkan Jokowi-JK,” pungkasnya.
Baca selengkapnya

Ini Alasan Ronaldo Tolak Terima Sepatu Emas

Berita Nusantara - Pekan depan, trofi Sepatu Emas untuk musim 13/14 akan diberikan pada sang pemenang oleh European Sports Media Association (ESM) dalam sebuah acara seremonial yang digelar di Barcelona.


Penghargaan tersebut bakal dipersembahkan pada striker Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dan Luis Suarez. Kedua pemain tersebut mencetak 31 gol di liga domestik untuk klubnya masing-masing musim lalu.

Namun menurut laporan yang diturunkan oleh Mundo Deportivo, Ronaldo menolak untuk menerima trofi tersebut di acara penghargaan yang sama dengan Suarez.

Sebagai hasilnya, Luis Suarez akan menerima trofi miliknya pada hari Rabu waktu setempat. Sementara itu, Ronaldo memutuskan untuk mengambil penghargaan untuk dirinya pada bulan November nanti.

Ini merupakan trofi Sepatu Emas yang ke-3 untuk Ronaldo. Ia pernah memenangkan satu kala masih membela Manchester United dan satu bersama Los Blancos.
Baca selengkapnya

PKB Menolak Pendapat Nasdem Masalah Rangkap Jabatan

Berita Nusantara - PKB, sebagai partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat, menegaskan soal elite partai Koalisi Jokowi Cs yang rangkap jabatan adalah urusan Jokowi. Pernyataan PKB ini seolah menolak pendapat NasDem yang meminta para elite partai harus tinggalkan jabatan parpol ketika dipilih menjadi menteri.


"PDIP saja yang pemegang 'saham' mayoritas di koalisi saja tidak mencampuri urusan ini, kok NasDem repot-repot urusi ini (rangkap jabatan). Itu urusan kami dan Jokowi," ujar Wabendum DPP PKB, Bambang Susanto, saat dihubungi detikcom, Sabtu (11/10/2014).

Menurut Bambang, antara NasDem dan PKB punya visi misi masing-masing ketika memutuskan untuk bergabung dengan Jokowi. Dengan demikian, soal rangkap jabatan menjadi hak prioritas Jokowi.

"Kita sesama anggota koalisi punya sejarah masing-masing saat memutuskan mengusung koalisi Jokowi-JK," ujarnya.

Bambang menegaskan, hingga saat ini belum ada pembicaraan antara PKB dengan Jokowi terkait rangkap jabatan. PKB, lanjut Bambang menyerahkan kepada Jokowi.

"Belum ada pembicaraan soal rangkap jabatan bilamana nanti ada petinggi PKB menjadi menteri," ucapnya.

Partai NasDem menegaskan kadernya siap melepas jabatan di parpol jika nanti ditunjuk Jokowi-JK menjadi menteri di kabinet. Ketua DPP Nasdem Victor Laiskodat berharap partai di Koalisi Indonesia Hebat, seperti PKB, harus siap melepas atribut parpol kalau kadernya ada yang ditunjuk sebagai menteri.

Sumber: Detik
Baca selengkapnya

Dituding Nazar Main Proyek, Ini Pembelaan Ibas

Berita Nusantara - Palmer Situmorang, pengacara keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membantah tudingan Muhammad Nazaruddin terkait Edhie Baskoro Yudhoyono alais Ibas. Nazar sebelumnya mengatakan putra bungsu SBY itu menerima banyak aliran duit dari berbagai proyek. "Tidak terima," kata Palmer melalui layanan pesan singkat, Jumat, 10 Oktober 2014. 


Palmer menampik semua tudingan Nazaruddin perihal penerimaan uang oleh Ibas. Termasuk penerimaan duit sebanyak US$ 450 ribu dari bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu dalam proyek Wisma Atlet dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kedua proyek ini belakangan dicurigai KPK berbau korupsi.

Palmer menegaskan pernyataan Nazar terbantahkan oleh sejumlah bukti, seperti pengakuan para saksi. Mantan anak buah Nazar, Yulianis, dalam persidangan terdakwa kasus Hambalang, Anas Urbaningrum, mengaku tak tahu penerimaan uang itu. Menurut Yulianis, Nazar memang memintanya mengeluarkan sejumlah uang untuk Ibas. Namun, ia tak tahu apakah uang itu sampai kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Nazar sebelumnya menuding bahwa Ibas menerima banyak aliran duit dari berbagai proyek, seperti diduga menerima US$ 450 ribu dari PT Duta Graha Indah, perusahaan milik Nazar. Dalam proyek di SKK Migas, Nazar juga menyebut Ibas menerima komisi hingga jutaan dolar."Ada yang US$ 1 juta, US$ 500 ribu, ada yang US$ 405 ribu," ujarnya. 

Sumber: Tempo
Baca selengkapnya