Sabtu, 11 Oktober 2014

Ini Cara Jokowi Merebut Kembali Parlemen Dari KMP

Berita Nusantara - Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) masih berpeluang menguasai kembali parlemen dan menarik beberapa partai Koalisi Merah Putih (KMP). Realitas politik memang menuntut Jokowi-JK untuk melakukan itu, agar eksekutif dan legislatif berjalan bersama-sama menyukseskan program-program pro-rakyat Jokowi-JK.


Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai bahwa Jokowi-JK dapat dengan mudah melakukan pendekatan dengan KMP dan menguasai parlemen. Menurutnya, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan peran JK, yang sudah berpengalaman melakukan lobi-lobi di parlemen dan eksekutif.

“Caranya, Pak Jokowi memberikan semacam mandat kepada Pak Jusuf Kalla untuk melakukan pendekatan dan lobi ke partai-partai di KMP, supaya lebih bijaksana dalam berpolitik,” ujar Syamsuddin dalam diskusi publik yang bertemakan “Selamatkan Demokrasi Indonesia” pada Jumat (10/10) di ruang Media Center Gedung Sasana Widya Sarwono, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Selain Syamsuddin, hadir juga sebagai pembicara dua pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti dan Hermawan Sulistyo, serta sejarawan LIPI Aswi Warman Adam.

Menurutnya, lobi politik yang mungkin dilakukan JK adalah mengambil alih kepemimpinan Partai Golkar. Hal ini berarti JK harus melengserkan kekuatan politik Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie.

“Artinya, Pak JK mesti menggalang dukungan dari lawan politik Aburizal, supaya dalam Munas Golkar, ketua umum bisa diambil. Jika demikian, kemungkinan besar dukungan partai Golkar ke KIH (Koalisi Indonesua Hebat) dan KMP akan berantakan,” anjurnya.

Syamsuddin juga menganjurkan Jokowi untuk tidak terlalu menunggu tindakan Megawati Soekarnoputri untuk melakukan lobi. Dia menilai Megawati terlalu kaku dalam berpolitik dan cenderung menunggu.

“Padahal, politik itu butuh kemampuan mendekati, lobi, negosiasi dan sebagainya, supaya musuh politik bisa lebih lunak dan diajak kerja sama,” lanjutnya.

Selain itu, Jokowi-JK diharapkan membentuk unit khusus di lembaga kepresidenan, sebagai penghubung eksekutif dan legislatif.

“Ada proposal kita (LIPI) ke kantor transisi, agar di lingkungan lembaga kepresidenan dibentuk unit khusus penghubung eksekutif dan legislatif. Contoh, di kantor Obama ada unit khusus kantor presiden yang menghubungkan eksekutif dan legislatif,” katanya.

Menurutnya, selain Golkar, PPP dan PAN juga berpeluang untuk ditarik ke KIH.

“Kalau PPP sudah hampir 60 persen ke KIH. PAN juga punya peluang, tetapi kecil. Sedangkan Gerindra dan PKS dilupakan saja, karena kedua partai ini kemungkinan akan bertahan di KMP. Semuanya tergantung juga pada kabinet yang akan diumumkan Jokowi-JK,” pungkasnya.

Bagikan

Jangan lewatkan

Ini Cara Jokowi Merebut Kembali Parlemen Dari KMP
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Suka dengan artikel di atas? Tambahkan email Anda untuk berlangganan.