Home » » Prilaku Korupsi Sejak Awal Kemerdekaan hingga Sekarang

Prilaku Korupsi Sejak Awal Kemerdekaan hingga Sekarang

Prilaku Korupsi Sejak Awal Kemerdekaan hingga Sekarang
Prilaku Korupsi

Prilaku Korupsi Sejak Awal Kemerdekaan hingga Sekarang - Perilaku korupsi adalah masalah yang sangat aktual saat ini. Bisa dibilang, tiada hari berlalu tanpa pemberitaan di media massa Indonesia tentang orang atau lembaga yang terkait perilaku korupsi. Baik korupsi yang dilakukan oleh kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif; dari tingkat pegawai rendah sampai pejabat tinggi; dari yang semata-mata cuma dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun yang melibatkan pihak swasta; baik yang dilakukan di daerah maupun di pusat.


Perilaku korupsi itu sendiri bukanlah hal yang sama sekali baru. Korupsi memiliki sejarah panjang di Indonesia. Korupsi sudah ada di pemerintahan sejak awal kemerdekaan yang diproklamasikan pada 1945. Pada periode demokrasi liberal parlementer (1950-59) dan selama Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno (1959-65), korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan biasa dilakukan lewat aliansi di antara patron-patron politis dan klien-klien bisnis, yang secara reguler diberi perlakuan khusus dalam bentuk perizinan dan peluang-peluang bisnis yang tidak transparan.
Namun, praktik korupsi ini dipandang telah memuncak --baik dari segi skala, kecanggihan, dan dampak kerusakannya-- ketika di bawah pemerintahan Orde Baru, yang bermula pada 1965. Pola-pola korupsi era sebelumnya telah ditiru oleh Orde Baru, bahkan dengan lebih sistematis.
Letak perbedaan dengan era sebelumnya adalah --berkat pertumbuhan ekonomi yang lumayan pesat lewat masuknya investasi asing, pinjaman luar negeri, dan boom minyak bumi pada 1970-an-- kue ekonomi di era Orde Baru menjadi jauh lebih besar. Akibatnya, skala sumber-sumber yang bisa dikorupsi juga membesar. Di era Soeharto, begawan ekonomi Indonesia, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, pernah menyatakan, diperkirakan sampai 30 persen anggaran negara telah "menguap" karena korupsi.
Sejak berhentinya Presiden Soeharto lewat gerakan prodemokrasi pada Mei 1998, Indonesia telah lepas dari era pemerintahan Orde Baru dan memasuki era reformasi. Salah satu hal yang secara jelas membedakan antara era Orde Baru dan era reformasi adalah adanya kebebasan yang jauh lebih besar, yang diwujudkan lewat kebebasan memilih dalam pemilihan umum, kebebasan membentuk partai politik, kebebasan menyatakan pendapat (termasuk mengritik penguasa), kebebasan pers, dan lain-lain.
Sayangnya, pergantian rezim pemerintahan tidak otomatis berarti lenyapnya berbagai permasalahan bangsa. Salah satu masalah penting, yang sejak Orde Baru sampai era reformasi masih membebani bangsa, adalah perilaku korupsi. Transparancy International dalam surveynya tahun 2001, memposisikan Indonesia sebagai negara urutan ketiga paling korup sedunia, bersama Uganda. Pada survey 2002, posisi Indonesia hanya membaik sedikit, ada di urutan keempat paling korup sedunia, bersama Kenya.
Pada tahun 2012, peringkat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menurun dari tahun sebelumnya. Dari 176 negara yang diukur oleh Transparancy International, Indonesia menempati urutan ke-118. Padahal tahun 2011, Indonesia menempati urutan ke-100 dari 183 negara.
Peringkat Indonesia tahun 2012 sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Sedangkan di Asia Tenggara, peringkat Indonesia berada di bawah Singapura (urutan ke-5), Brunei Darussalam (46), Malaysia (54), Thailand (88), dan Filipina (108). Indonesia unggul di atas Vietnam (123) dan Myanmar (172). Berdasarkan IPK, dengan semakin turun peringkat berarti negara itu semakin korup, begitu pula sebaliknya.
Sementara itu, korupsi di era reformasi memiliki pola baru. Selama era Orde Baru yang panjang, adanya pemerintah yang otoriter dan sangat tersentralisasi berarti memberikan tingkat prediktibilitas tertentu tentang korupsi. Yakni, korupsi masuk ke sistem kekuasaan patrimonial yang sangat terpersonalisasi, yang berpusat pada presiden. Dengan runtuhnya rezim Orde Baru, kekuasaan pun menjadi lebih tersebar dan terdesentralisasi. Seiring dengan itu, pola dan dinamika korupsi tampaknya juga mengalami hal yang sama.
Berbagai kasus korupsi bermunculan di era reformasi, dalam skala yang mengejutkan. Korupsi tidak cuma terfokus ke lingkaran pusat kekuasaan, presiden dan para kroni seperti di era Orde Baru, tetapi menyebar ke berbagai daerah dan tingkatan.
Terungkapnya berbagai kasus korupsi ini menunjukkan betapa parahnya perilaku korupsi, khususnya yang terjadi di jajaran birokrasi dan aparat pemerintah. Korupsi sudah begitu merajalela dan dilakukan oleh begitu banyak orang, sehingga perilaku korupsi seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Ini mengindikasikan telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat.
Era reformasi yang penuh euforia kebebasan --dan semula diharapkan menjadi era koreksi total terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan di era represif sebelumnya-- ternyata tidak seperti yang diharapkan. Reformasi 1998 dapat dikatakan gagal karena demokrasi kita sudah berubah menjadi "democrazy," di mana berbagai kebebasan yang menyertainya ditafsirkan sebagai ajang untuk boleh bicara apa saja dan berbuat sesukanya oleh siapa saja.
Banyak kalangan memanfaatkan kebebasan yang ada justru untuk leluasa melakukan korupsi. Perilaku korupsi di masyarakat itu berlangsung cukup massal dan bersifat sistemik. Sekitar sepertiga dari jumlah gubernur diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena terkait kasus korupsi. Sekitar seperempat dari hampir 500 pemimpin daerah juga terlibat masalah serupa.
Korupsi yang meluas ini melemahkan kemampuan negara dalam menyediakan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar rakyatnya, yakni pelayanan esensial dan aturan-aturan yang memungkinkan masyarakat untuk berfungsi secara efektif. Tidak mengherankan, jika lewat berbagai survey dan persepsi eksternal, Bank Dunia masih mencatat Indonesia sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia.
Alinea pertama Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 menyatakan: ”Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.”
Perilaku korupsi di jajaran birokrasi dan aparat pemerintah sudah memberi dampak kerusakan yang sangat besar, bahkan menjadi ancaman bagi masa depan bangsa. Perilaku korupsi, bersama dengan terorisme dan pengedaran narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang), sudah dianggap sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus.
Maka kita perlu segera mengatasi perilaku korupsi ini demi menyelamatkan masa depan Indonesia. Perilaku korupsi adalah tindak pelanggaran hukum dan pelakunya harus bertanggung jawab.

Bantu Share Artikel Ini-> :

Mohon luangkan sedikit waktu untuk memberikan Komentar

 
Support : Komunitas Blogger Lampung | Artikel KBL
Copyright © 2011-2014. Artikel Terbaru - All Rights Reserved | Privacy Policy | Redaksi
Template by Rhodoy | Contact
Proudly powered by Blogger